INDONESIA DI SIMPANG TIGA

INDONESIA DISIMPANG TIGA

Buku ini memotret sejumlah hal,kegairahan atau lebih tepatnya euforia reformasi yang  telah meruntuhkan tembok kebisuan,akibatnya kebebasan berbicara menemukan jalan dan berbagai upaya atas kebuntuan dan atau alternatif ditawarkan dalam buku ini.

Meskipun nada tulisanya tidak bisa dilepaskan dari situasi reformasi yang penuh semangat dan kegairahan tetapi sang penulis tetap menjaga kejernihan pikiran dan analisis obyektifnya. Gaya penulisannya juga dapat dinikmati kapan dan dimana saja. Serpihan-serpihan pemikiran dalam buku ini menjadi setitik air ditengah padang pasir  yang memberi kesejukan dan kejernihan dalam merefleksikan persoalan kita sebagai bangsa negara.

Apa yang direkam didalam buku ini,menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita dalam masa transisi untuk melepaskan diri dari belenggu penderitaan, maka kita tidak bisa tidak harus berhadapan dengan berbagai kendala,berikut adalah kendala yang dihadapi untuk kembali kejalan yang demokratis sebagaimana yang dikehendaki oleh keindonesiaan dan kemerdekaan kita.

Indonesia disimpang tiga

Kita sedang bertegak dengan wajah muram sedih dan khawatir disebuah simpang jalan tiga yaitu simpang jalan negara kesatuan,simpang jalan federal,dan simpang jalan merdeka sendiri. Suara untuk menegakkan negara federal dengan alasan untuk mencapai kehidupan bersama dan sejahtera adil bersama akan terwujud,sedang berkembang dan secara pasti dan makin kuat terdengar di Riau dan Kalimantan Timur. Sedangkan kehendak untuk merdeka sendiri terdengar dari Aceh,ya benar Aceh memang sedang menuntut Referendum dan itu maknanya setelah Referendum Aceh akan menjadi negara merdeka.

Di Ambon terjadi saling bunuh baik antara warga yang bertalian darahmaupun sesama warga sebangsa-negara,pembantaian terhadap sejumlah orang beragama Islam,dan yang menjadi masalah dimana letak penegakan HAM di negara ini melihat kejadian itu. Aceh,Riau,dan Ambon sedang mempertanyakan makna keIndonesiaannya. Jelas tergambar harapan untuk segera bersama mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan adil. Penantian untuk mewujudkan harapan itu yang menjadi pegangan kita saat berjuang melawan penjajahan dan berhasil menyatakan diri sebagai bangsa negara merdeka 17 Agustus 1945.

Tetapi mengapa setelah merdeka penantian untuk mewujudkan kehidupan bersama dan sejahtera bersama itu tidak juga kunjung tiba. Pemerintah kita tidaklah mampu mewujudkan sejahtera bersama yang dinanti itu yang terjadi ialah kepedihan,kesedihan,bahkan pembunuhan warga bangsa dan pengerukan harta mereka.

Terlepas dari itu Dalam hal tatanan penetapan anggaran belanja negara dikaitkan juga dengan sifat suatu negara tersebut,yaitu sifat otoriter/fasisnya negara itu atau bersifat demokratisnya negara yang bersangkutan. Ada dua hal yang sangat penting dalam tatanan demokrasi pertama:kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat daripada kedudukan pemerintah. Kedua :pemberian kedudukan yang kuat itu disebutkan sebagai tanda kedaulatan rakyat.

Kedudukan kuat DPR itu menunjukkan bahwa rakyat berhak untuk mengontrol setiap waktu mengenai penggunaan anggaran belanja negara karena uang itu berasal dari rakyat. belum selesai masalah kemiskinan Indonesia ini,ditambah lagi  masalah korupsi yang tidak kunjung selesai dan  menjalar di pemerintahan, persoalan korupsi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru lagi ,sebelum pemerintahan soeharto-orde baru yang telah menjebak kita dalam situasi krisis hingga saat ini,sebenarnya penjajahan Belanda dengan Vocnya telah menjelaskan tentang adanya korupsi besar-besaran pada masa itu,walaupun pada akhirnya VOC bangkrut dan pemerintahan Hindia Belanda yang menjalar berusaha menerapkan sistem kontrol yang ketat namun korupsi tetap menjalar ,apakah viruss korupsi pada massa Hindia Belanda ini yang menjalar hingga kita setelah merdeka ini?

Gejala korupsi muncul ditahun 1950-an pada peristiwa Roeslan Abd oelgani yang ditangkap oleh siliwangi Nasution karena dugaan permainannya dengan pedagang Cina. Kemudian pada tahun 1960-an pada masa pemerintahan  Demokrasi Terpimpin,gejala korupsi belum juga terselesaikan dan untuk mengatasi korupsi itu dibentuklah suatu Tim pemberantas korupsi yang diketuai oleh Jendral Nasution,namun pada pemerintahan Soeharto-orde baru,korupsi tidak hanya menggejala bahkan merupakan bagian dan praktek pemerintah saat itu.

Terbentuknya KPK saat ini membuktikan bahwa persoalan korupsi kita belum juga menemukan obat penyembuhnya,yang artinya korupsi yang pernah dilakukan oleh Soeharto dan pemerintah saat itu belum dapat diungkapkan. Sebagian kecil dari jalinan KKN Soeharto orde baru memang sedang dilacak tetapi tidak mudah untuk melakukannya.

Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tentunya keberadaan KPK sangatlah penting,dan timbul masalah yang baru,apakah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih itu KPK dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan berani? Kita berharap agar KPK dapat melangkah dan bertindak  dengan jelas dan jujur,sehingga secara berangsur tapi pasti negara ini dapat memberantas korupsi yang jelas merusak bangsa-bangsa Indonesia.

Terjebak dalam situasi krisis harusnya tidak menyurutkan usaha kita untuk bangkit dari situasi yang menyedihkan dan persoalan-persoalan pelik  seperti kemiskinana dan korupsi . untuk membangun sistem politik dan kehidupan yang demokratis adanya semangat untuk mengeluarkan pendapat adalah bagian dari proses tatanan politik dan kehidupan yang demokratis,maka tidak heran para pemimpin yang saling ujar dan memberikan kritik kita saksikan di layar televisi,saling ujar dan memberi kritik itu sangat wajar dalam sistem kehidupan demokratis namun perlu diingat kedewasaan menjadi hal yang sangat penting dalam tatanan demokrasi. Krisis kita saat ini hanya akan diakhiri apabila kembali kepada kehendak bersama untuk berpegang pada nilai-nilai politik yang didasari oleh sikap dewasanya para pemimpin karena Negri ini sudah sangat lama dipimpin oleh pemimpin yang tidak patut disebut pemimpin,yang tidak lebih dari badut-badut di panggung sandiwara. Krisis multi dimensi yang kita hadapi hanya dapat diselesaikan apabila negara ini dipimpin oleh sesama warga yang benar-benar pemimpin dan terdidik.